Saham Syariah Akankah Luntur karena Dukungan terhadap LGBT?

Saham Syariah Akankah Luntur karena Dukungan terhadap LGBT?

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bursa Efek Indonesia telah menetapkan sejumlah kategori saham-saham yang memenuhi syariat Islam. Lalu, apakah dukungan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) atas unit bisnis induk dari emiten syariah menggugurkan label tersebut?

“Kan UNVR masuk DES (daftar efek syariah) ya, daftar emiten syariah, tetapi kalau ada kayak gini, apa tetap masih mendukung nilai-nilai syariah ya? Aku enggak paham,” ujar salah seorang investor.

Dari data Bursa Efek Indonesia, hingga Senin (29/6/2020), jumlah emiten secara total mencapai 692. Adapun, hanya 462 emiten di antaranya yang masuk dalam kategori saham syariah.

Dengan demikian, terdapat indeks khusus yang mengatur transaksi saham syariah dan non-syariah. Saham konvensional, kinerjanya mengacu pada indeks harga saham gabungan (IHSG).

Sementara itu, saham syariah menggunakan indeks saham syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI dibentuk pada 12 Mei 2011 yang merupakan indeks gabungan saham syariah yang tercatat di Bursa.

Lalu, ada pula Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal. Indeks tersebut telah digunakan sejak 3 Juli 2000.

Sama seperti saham non-syariah, Bursa juga menempatkan saham syariah di wadah khusus. Adapun, JII merupakan wadah 30 saham syariah paling likuid.

Berdasarkan data Bloomberg, kinerja pasar saham konvensional dan syariah kompak memerah. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup melemah 0,05 persen ke 4.901 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5.674 triliun.

Pasar syariah justru ditutup menguat yang tampak dari dua indeks yakni ISSI dan JII. ISSI ditutup melemah 0,31 persen ke 145,81 dan JII melemah 0,1 persen ke 538,13. Dengan demikian, kapitalisasi pasar di indeks ISSI menyentuh Rp2.923,8 triliun dan JII dengan Rp1.792,3 triliun.

Mengacu pada laman resmi Bursa Efek Indonesia, saham syariah merupakan efek berupa saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa acuan yang digunakan yakni
pertama, bagaimana emiten melakukan bisnisnya.

Bisnis yang dilakukan dari judi atau permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tak syariat seperti perdagangan tanpa penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran palsu tak bisa masuk kategori syariah.

Selain itu, bisnis dari jasa keuangan ribawi seperti bank bebasis bunga dan perusahaan pembiayaan yang juga mengandalkan pendapatan dari bunga tak masuk dalam kategori syariah. Lalu, bidang usaha asuransi juga di mana terdapat jual-beli risiko tak bisa dikategorikan sebagai saham syariah.

Bisnis berupa penyediaan barang atau jasa haram zatnya dan bukan karena zatnya pun harus masuk ke kategori saham non-syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menetapkan syarat saham syariah yakni bisnisnya tak mengandalkan barang atau jasa yang merusak moral dan tak mengandung transaksi suap.

Kedua, dari sisi rasio keuangan terdapat poin penting yang diperhatikan. Saham syariah memiliki porsi total utang berbasis bunga terhadap total aset tak lebih dari 45 persen.

Kemudian, total pendapatan bunga dan pendapatan tak halal maksimal menyumbang porsi 10 persen terhadap pendapatan total perusahaan.

Dari definisi tersebut, gaduh akibat dukungan sejumlah perusahaan global terhadap kelompok LGBT seharusnya tak memengaruhi label syariah. Pasalnya, tak disebutkan bahwa dukungan terhadap kelompok minoritas yang dilakukan induk usaha di luar negeri dari emiten yang tercatat di Tanah Air ternyata tak berhubungan.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan persepsi investor tentang kebijakan induk usaha atau perusahaan terkait dengan emiten di Tanah Air harus dikembalikan kepada basis regulasi yang berlaku.

“Mungkin (pemahaman kurang cukup). Sah aja kalau mau beropini tetapi otoritas enggak bisa mengambil keputusan terhadap [hal] yang tidak ada dasarnya,” katanya saat dihubungi Bisnis,
Senin (29/6/2020).

Kendati demikian, dia menilai opini investor bisa saja menjadi sentimen terhadap harga saham emiten terkait. Namun, dia menganggap sentimen tersebut hanya terjadi dalam jangka pendek.

“Pengaruh ke harga atau pergerakan enggak begitu. Kalau dari investor institusi, akan cukup berpengaruh,” katanya.

Analis Ciptadana Sekuritas Muhammad Fariz mengatakan bahwa sentimen negatif tersebut hanya bersifat sementara. Baginya, hampir semua perusahaan multinasional saat ini mendukung komunitas LGBTQI+ dengan alasan keberagaman dan keseteraan kesempatan dalam hal bekerja.

“Kalo menurut saya, pressure dari stock price -nya lebih karena outflow asing juga. Dan ujung-ujungnya ke depan share price -nya akan dihargai sesuai dengan pertumbuhan labanya, dana kestabilan perusahaan, untuk melewati segala tantangan khususnya di saat pandemi seperti ini,” ujarnya kepada Bisnis , Minggu (28/6/2020).

Senada, analis BNI Sekuritas William Siregar mengatakan momentum penurunan harga saham UNVR dalam jangka pendek dapat dimanfaatkan investor untuk akumulasi beli.

“Kami tetap percaya UNVR masih akan diuntungkan dari kondisi pandemi saat ini, dimana produk higenitas masih akan diperlukan dan trennya masih menarik di tahun 2020 ini,” katanya Jumat (26/6/2020).

Terakhir, dalam jangka pendek, ia berpendapat bahwa pergerakan saham UNVR kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh kampanye boikot yang cukup besar. Namun, dalam jangka panjang, ia percaya bahwa perseroan mampu meningkatkan kapasitas pertumbuhan pendapatannya melalui rangkaian produk yang banyak diminati masyarakat.

Beberapa hari terakhir, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) tengah menjadi perbincangan warganet perihal keputusan induk usahanya Unilever Global, perusahaan asal Belanda yang berkantor pusat di Inggris menyatakan dukungannya terhadap komunitas LGBT.

Bahkan, dengan keputusan tersebut, Unilever Global mengubah logo perusahaan besar tersebut mengikuti identitas warna kebanggaan komunitas tersebut.

Dianggap tak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia, berbondong-bondong warganet meninggalkan komentar kekecewaan di laman media sosial milik Unilever Indonesia.

MENGHORMATI BUDAYA

Melalui keterangan resminya, Governance and Corporate Affairs Director Unilever Indonesia Sancoyo Antarikso menekankan bahwa perseroan beroperasi di lebih dari 180 negara dengan budaya yang berbeda. Secara global dan di Indonesia, Unilever percaya pada keberagaman dan lingkungan yang inklusif.

“Kami telah berada di Indonesia selama 86 tahun, dan kami selalu menghormati dan memahami budaya, norma dan nilai-nilai setempat. Oleh karena itu, kami akan selalu bertindak dan menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan budaya, norma dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia,” tulisnya dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, Media Relations Manager Unilever Indonesia Adisty Nilasari mengungkap bahwa pernyataan mendukung komunitas LGBTQI+ memang datang dari induk usaha global. Sepanjang berdirinya Unilever Indonesia, tidak pernah sekalipun perseroan mempromosikan polemik norma tersebut ke permukaan.

“Di tempat kita beroperasi itu beda-beda value yang diangkat. Kalau di Indonesia inklusifitasnya yang banyak kita gaungkan yakni tentang women empowerment , bagaimana akses untuk difabel, bagaimana kita di tempat kerja memberikan inklusivitas tidak membedakan gender, agama, ras, golongan,” ujar Adisty kepada Bisnis, Minggu (28/6/2020).

Melalui pernyataan tersebut, Adisty menerangkan bahwa Unilever Indonesia menghormati keberagaman yang ada terutama melalui pesan positif dari program berkelanjutan yang dijalankan perseroan.

Terkait wacana pemboikotan produk, dia mengakui pihaknya memonitor media sosial secara berkala dan mengetahui adanya pembicaraan tersebut. Untuk selanjutnya, perseroan akan merilis keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

https://m.bisnis.com/market/read/202…-terhadap-lgbt

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *